Jakarta - Kamis (23/04/2026) Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang mendampingi Wali Kota bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang dalam kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pemanfaatan lahan di daerah yang dilaksanakan di Jakarta. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan di Kota Tanjungpinang.

Pertemuan tersebut membahas berbagai rencana pembangunan strategis di Kota Tanjungpinang, termasuk optimalisasi pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) sebagai salah satu sumber daya penting dalam mendukung program pembangunan daerah. Pemanfaatan lahan negara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan wilayah yang berkelanjutan. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Beliau menegaskan bahwa pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung upaya optimalisasi pemanfaatan lahan negara oleh pemerintah daerah, sepanjang tetap mengacu pada ketentuan dan peruntukan yang berlaku. 

Lebih lanjut, beliau juga menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dan terukur dalam pemanfaatan TCUN. Setiap penggunaan lahan negara wajib melalui proses administrasi yang tertib guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, beliau berharap agar setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kota Tanjungpinang, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pertanahan yang baik, tertib administrasi, dan berkelanjutan.